TONGGAK-TONGGAK SEJARAH PERJUANGAN BANGSA

1.  Masa kerajaan

2.  Masa penjajahan

3.  Masa persiapan Kemerdekaan

4.   Masa kemerdekaan

Masa-masa tonggak perjuangan bangsa

1.  1512-1570            : Zaman  Penjajah Potugis

2.  1596-1800            : Zaman Penjajah VOC

3.  1811-1916            : Zaman Penjajah Inggris

4.  1800-1942            : Zaman Penjajahan Hindia Belanda

5.  1942-1945            : Zaman Penjajah Jepang

6.  1945-         : Zaman Kemerdekaan

Potugis (1512-1570)

   Bangsa Portugis memasuki wilayah nusantara dari Malaka pada tahun 1512 melalui laut dipimpin oleh antonio d’Areu. Indonesia telah dikenal kaya akan rempah-rempah, khususnya di Maluku.

   Semula Portugis berniat dagang namun karena mental tamaknya, pada tahun itu juga Portugis mulai kekuasaan di Ternate dan pada akhirnya seluruh Maluku dijajahnya.

   Sifat mereka yang tamak, kejam dan tidak memiliki peri kemanusiaan ini mendorong rakyat Maluku melakukan perlawanan dipimpin oleh raja Baabullah.

   Akhirnya pada tahun 1570 penjajah Portugis diusir dari tanah Maluku.

VOC (1596-1800)

   Tahun 1596 pedagang Belanda masuk ke Indonesia. Mereka mendirikan persatuan  perseroan dagang yang dinamakan Verenigde Oost Indiche Compagnie (VOC).

   Mereka jadi kuat dan mulai Jayakarta dan kerajaan Banten dan tahun 1619. Jayakarta diganti dengan nama Batavia. Kerajaan Banten dan Mataram berusaha merebut kembali Batavia namun selalu gagal karena kurangnya rasa persatuan.

   Melalui devide et impera, VOC berhasil menguasai Indonesia. Kerajaan-kerajaan di tanah air menjadi lemah karena tidak memiliki rasa persatuan, contohnya :

      Raja Goa, Hasanuddin bermusuhan dengan raja Bone, Aru Palaka (1669);

      Sultan Ageng Tirtayasa (Banten) bertengkar dg putranya, Sultan Haji (1683);

      Di Mataram, Amangkurat I bermusuhan dg Trunojoya, Amangkurat III dg Pangeran Puger, dan Mangkubumi Mas Sahid (1683).

      VOC dibubarkan tahun 1800 dan Hindia Belanda dijajah langsung oleh Belanda

Masa Inggris (1811-1916)

      Tahun 1803, Kerajaan Belanda mengirim Daendels sbg gubernur jenderal di Indonesia dengan maksud untuk mempertahankan diri dari ancaman Inggeris.

      Tahun 1811 Inggeris berhasil merebut Indonesia dan menunjuk Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia.

      Tahun 1916 Inggeris mengembalikan Indonesia kepada Belanda kembali.

Masa Hindia Belanda (1800-1942)

Ø Tahun 1800 VOC dibubarkan dan Hindia Belanda diperintah negeri  Belanda;

Ø Awal tonggak perjuangan bangsa dapat dimulai pada masa ini ditandai :

1)    20 Mei 1908, mendirikan “Boedi Oetomo” (Hari Kebangkitan Nasional) oleh dr. Soetomo dan dr. Sudiro Husodo (Yogya). Reaksi trerhadap politik etika Belanda.

2)    1911, mendirikan “Sarekat Dagang Islam” oleh H. Samanhudi di Surakarta. Reaksi terhadap imprialisme ekonomi Belanda.

3)    1912, mendirikan partai politik “Indische Partaj” di Bandung oleh dr. EFS Douwes Dekker alias dr. Setia Budi danudirdja, dr. tjipto Mangunkoesoemo dan Ki Hadjar Dewantara alias RM Suwardi Surjadiningrat, menuntut kemerdekaan.

4)    1913, Sarekat Dagang Islam menjadi partai politik “Syarekat Islam” dipimpinHOS Tjokroaminoto. Reaksi terhadap imprialisme politik Belanda.

5)    1928, Ir. Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, menuntut “Satoe Indonesia yang Bersatoe”.

6)    28 Oktober 1928, diselenggarakan Kongres Pemuda Indonesia                  (“Soempah Pemoeda”).

7)    Tahun 1939, partai-partai politik bersatu dalam “Gabungan Politik Indonesia” atau GAPI yg menuntut berpemerintahan sendiri, bukan menuntut kemerdekaan penuh.

Masa pemerintahan Jepang (1942-1945)

      Tahun 1942 Jepang merebut Indonesia dengan slogan politik bagi bangsa Indonesia “hakka Ichi U” (dunia sebagai suatu keluarga besar negara-negara).

      Selama tiga setengah tahun lebih mengerikan daripada masa penjajahan Belanda. Fasisme Jepang sangat kejam dan serakah demi perang.

      Api semangat perjuangan rakyat tidak pernah padam apa lagi melihat peluang pada saat Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945. 

      Saat-saat terakhir PD II, Jepang banyak mengalami kekalahan. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia

      Semasa dibawah kekuasaan Jepang, terjadi hal-hal  penting antara lain:

·      Pembentukan BPUPKI (1 Maret 1945)

·      Masa Persidangan Pertama BPUPKI (29 Mei–1 Juni 1945)

·      Masa Persidangan Kedua BPUPKI (10–16 Juli 1945)

Pembentukan BPUPKI

      1 Maret 1945 Jepang meyakinkan Indonesia tentang kemerdekaan dg membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Tyosakai.

      28 April 1945, Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang Jawa melantik anggota BPUPKI di Gedung Cuo Sangi In, Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Kemlu).

      Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah dr. Rajiman Wedyodiningrat dg  wakilnya Icibangase (Jepang) serta Sekretaris R.P. Soeroso. Jml anggota BPUPKI 63 orang  yang  mewakili  hampir  seluruh  wilayah  Indonesia.

Masa Persidangan Pertama BPUPKI

      29 Mei sd 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan persidangan pertama, utamanya membahas rumusan dasar negara Indonesia merdeka.

      Pada persidangan dikemukakan pendapat2 ttg dasar negara al oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Soekarno.

      1 Juni 1945, Ir Sukarno menyampaikan rumusannya yg disebut Pancasila (menjadi hari lahir Pancasila).

      Sampai sidang berakhir, rumusan dasar negara belum disepakati. Oleh karenanya, BPUPKI membentuk panitia perumus yang beranggotakan 9 orang, disebut Panitia Sembilan diketuai oleh Ir. Soekarno

      Tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan menghasilkan Piagam Jakarta sebagai hasil kesepakatan nasional demi persatuan dan kesatuan.

Rumusan Dasar Negara Dalam Piagam Jakarta

1. Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syareat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5.    Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila Ir. Sukarno,  1 Juni 1945

1. Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan;
3. Mufakat atau demokrasi;
4. Kesejahteraan sosial;
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Masa Persidangan Kedua BPUPKI

      10 - 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua untuk membahas rancangan UUD yang kemudian membentuk Panitia Perancang UUD yang diketuai Ir. Sukarno.

      11 Juli 1945 menyetujui preambule yang diambil dari Piagam Jakarta.

      14 Juli 1945, setelah disempurnakan kebahasaannya oleh Panitia Penghalus Bahasa (Husein Jayadiningrat, H. Agus Salim, dan Mr. Supomo), Ir. Sukarno melaporkan hasil kerjanya pada sidang.

      Inti laporan penting  menyangkut  tiga hal pokok,  yaitu :

•     pernyataan Indonesia merdeka,

•     pembukaan undang-undang dasar, 

•     undang-undang dasar (batang tubuh).

      15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk membahas R UUD hasil kerja Panitia Perancang UUD.

PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA  (PPKI)

      Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan Jepang dan untuk menindaklanjuti  BPUPKI,  Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Iinkai .

      PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia dipimpin oleh Ir. Sukarno, dengan wakilnya Drs. Moh. Hatta serta penasihatnya  Ahmad Subarjo.

       Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kalah  setelah bom atom dijatuhkan di Nagasaki dan Hirosima.

      Kondisi di Indonesia tidak menentu namun membuka peluang baik karena Jepang menyatakan kalah perang namun Sekutu tidak ada. Inilah waktu yang tepat sebagai klimaks tonggak-tonggak perjuangan berabad-abad untuk memnjadi bangsa yang berdaulat.

      3 hari setelah Jepang tak berdaya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 dinyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia keseluruh dunia.

MASA SETELAH KEMERDEKAAN

      Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI  bersidang untuk yang pertama kali guna membahas 3 hal :

1)     Konstitusi negara Indonesia,

2)     Presiden dan Wakil Presiden Indonesia,

3)     lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia.

      PPKI membahas konstitusi negara Indonesia yang bersumber Piagam Jakarta yang telah disahkan BPUPKI.

      Hal ini perlu dibahas karena pesan dari pemeluk agama lain terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur.

      Para tokoh sepakat menghilangkan kalimat ”.... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” demi nasionalisme yang tinggi.

Keputusan Sidang PPKI Pertama 18 Agustus 1945

1.    Menetapkan dan mensahkan Pembukaan UUD yang bahan2nya diambil dari Rancangan Pembukaan UUD hasil kerja Panitia 9 tgl 22 Juni 1945.

2.    Menetapkan dan mensahkan UUD yang bahan2nya diambil dari Rancangan UUD hasil kerja Panitia tgl 16 Juli 1945.

3.    Memilih Ir . Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

4.    Menetapkan Komite Nasional yang bertugas membantu Presiden.

5.    Rumusan sila pertama Rancangan UUD yang berasal dari Piagam Jakarta dirubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

6.    Rumusan Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagaimana yang berlaku saat ini.

UUD Sementara 1950

      Ternyata kehidupan bernegara belum selesai walaupun

Konstitusi telah disepakati secara nasional.

      Akibat dinamika politik nasional, pada tahun 1950

diberlakukan Konstitusi RIS dan UUDS 1950.

      Rumusan Pancasila dalam UUD Sementara 1950 adalah :

1.  Ketuhanan Yang Maha Esa,

2.  Perikemanusiaan,

3.  Kebangsaan,

4.  Kerakyatan,

5.  Keadilan sosial

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

     Dengan pertimbangan negara selalu dalam keadaan tidak stabil maka Presiden mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang intinya kembali ke Konstitusi Negara Kesatuan dan UUD 1945.

     Mengingat rumusan Pancasila di masyarakat berbeda-beda maka pada tanggal 13 April 1968 diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 yang intinya agar rumusan Pancasila adalah sesuai  dengan rumusan Pancasila yang dimuat dalam UUD 1945